wartabianglala.com, – Lahat sedang tidak butuh kompor, tapi entah kenapa selalu ada yang doyan nyalain api dari hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan sambil ngopi. Kali ini, yang bikin panas bukan harga cabai, tapi celetukan dalam forum resmi yang rasanya lebih cocok jadi bahan tongkrongan.
Semua bermula ketika Harlin Kurniawansyah, dalam agenda reses, yang idealnya jadi ruang menyerap aspirasi, bukan melempar diksi setengah satire, menyebut Bursah Zarnubi dengan istilah “Bupati Pauk”. Pauk, alias kolam. Kedengarannya ringan, tapi di politik, kata-kata itu sering lebih tajam dari pisau dapur.
Masalahnya, ini bukan sekadar soal panggilan lucu-lucuan. Ini soal bagaimana sebuah program publik diposisikan: mau dianggap solusi atau sekadar bahan roasting.
Bursah, yang mungkin sudah kenyang dengan bumbu-bumbu politik semacam ini, tidak memilih jalan santai. Ia merespons dengan nada yang bisa dibilang: cukup, tapi tidak berisik.
“Program tebat ini bukan bahan sindiran,” kira-kira begitu garis besarnya. Dan memang, kalau dipikir-pikir, aneh juga. Di saat banyak daerah sibuk mencari cara bertahan secara ekonomi, ada satu program yang mencoba menghidupkan potensi lokal, eh, malah dijadikan bahan selipan sarkas.
Program tebat sendiri bukan ide yang muncul dari mimpi siang bolong. Ini tentang mengelola kolam, air, ikan, dan harapan agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar. Dalam logika sederhana: kalau bisa pelihara ikan sendiri, kenapa harus terus beli dari kota sebelah?
Bursah bahkan sempat menyentil ironi klasik daerah kaya tapi merasa miskin. Potensi ada, tapi sering cuma jadi cerita. Tebat ini, setidaknya dalam versi pemerintah, ingin mengubah cerita itu jadi aktivitas ekonomi yang nyata dari dapur warga sampai kas daerah.
Masalahnya, di negeri yang hobi debat ini, niat baik sering kalah cepat dari celetukan.
Di sisi lain, Widia Ningsih mencoba menarik diskusi ke level yang lebih “nasional”. Katanya, sektor perikanan ini bukan sekadar proyek daerah, tapi nyambung juga dengan arah kebijakan pusat di bawah Prabowo Subianto. Artinya, kalau mau nyinyir, ya sekalian saja sekalian ke atas, biar adil.
Tapi tentu saja, yang paling menarik dari semua ini bukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Melainkan bagaimana politik lokal kita sering terjebak dalam dua pilihan: kerja atau komentar. Dan sayangnya, komentar sering lebih viral.
Padahal, masyarakat tidak terlalu peduli apakah ini “program tebat”, “program kolam”, atau nanti diganti jadi “program empang versi premium”. Yang mereka butuh sederhana: ada kerja, ada hasil, dan kalau bisa ada ikan di piring tanpa harus mikir harga.
Mungkin yang perlu diingat bersama: kritik itu penting, bahkan wajib. Tapi kalau bentuknya cuma plesetan nama tanpa arah, ya jadinya bukan kritik, lebih mirip stand-up comedy yang lupa punchline.
Dan di tengah semua riuh ini, tebat tetaplah tebat. Airnya tidak ikut panas, ikan-ikannya tidak ikut debat. Mereka cuma butuh dirawat. Tidak peduli mau disebut apa oleh para elit.
Karena pada akhirnya, yang menentukan program itu berhasil atau tidak bukan istilahnya, tapi apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya, atau cuma kebagian cerita.
