wartabianglala.com, LAHAT – Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lahat yang digelar di Gedung TP PKK Lahat, Sabtu (6/9/2025), melahirkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) periode 2025-2030.
Struktur yang terdiri dari Dewan Pengurus Daerah (DPD), Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), dan Dewan Etik Daerah (DED) resmi dikukuhkan dalam forum musyawarah tersebut.
Di antara jajaran yang terpilih, nama Apriyudi Hardian, S.T. mendapatkan amanah besar sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Lahat. Ia menegaskan, seluruh bidang dan unsur organisasi siap mengemban mandat Musda VI dengan semangat kolaborasi dan pengabdian.
“Musda ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi momentum memperkuat arah perjuangan PKS. Kami berkomitmen hadir bersama masyarakat Lahat dalam bingkai politik yang menyejukkan, menjaga harmoni, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujar Apriyudi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi di tanah air, sembari menyerukan agar pemerintah hadir memberi perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan.
Apriyudi menegaskan dukungan PKS terhadap langkah-langkah pemerintah pusat, seperti pencabutan tunjangan rumah anggota DPR, moratorium kunjungan luar negeri pejabat, hingga penguatan kebebasan berpendapat.
“Ini bagian dari upaya meneguhkan integritas, menekan pemborosan, dan menjaga semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.
Tak lupa, ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lahat yang berhasil menjaga stabilitas daerah dengan menginisiasi ruang dialog antara partai politik, organisasi masyarakat, pemuda, hingga tokoh masyarakat.
PKS Lahat, lanjut Apriyudi, juga menginstruksikan seluruh kader dan simpatisan untuk menolak segala bentuk kekerasan maupun tindakan anarkis. Baik di lapangan maupun di media sosial, kader PKS didorong menjadi garda depan menjaga suasana kondusif.
“PKS hadir bukan hanya sebagai oposisi atau pendukung, melainkan mitra kritis pemerintah. Kami akan mendukung penuh setiap program yang berpihak pada masyarakat, sekaligus mengawal agar kebijakan publik tetap berpijak pada nilai keadilan dan kemaslahatan,” pungkas Apriyudi.
