wartabianglala.com, Lahat – Di tengah riuhnya kabar keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lahat menghemat anggaran hingga Rp 430 miliar dari hasil efisiensi, ada kenyataan getir yang tak bisa diabaikan: krisis air bersih masih menghantui sebagian besar masyarakat, bahkan sekolah-sekolah.
Pemerintah Kabupaten Lahat belakangan kerap menyuarakan pencapaian penghematan besar-besaran anggaran daerah. Angka itu bahkan dibanggakan langsung di hadapan Gubernur, Menteri, hingga Presiden. Namun di balik gegap gempita klaim efisiensi, tersisa tanda tanya besar: mengapa kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih masih terabaikan?
Potret krisis ini salah satunya terlihat dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lematang Lahat. Data menunjukkan, PDAM Tirta Lematang Lahat baru mampu mengaliri sekitar 8.000-an rumah. Padahal, kategori “sehat” bagi PDAM di hanya bisa dicapai bila mampu mengaliri 16.000-an rumah. Artinya, pelayanan air bersih di Kabupaten Lahat masih jauh dari kata ideal.
Lebih menyedihkan lagi, kondisi lapangan memperlihatkan fakta bahwa kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya di desa-desa sekitar ibu kota kabupaten, masih terkatung-katung.
Ambil contoh di Desa Tanjung Payang, Kecamatan Lahat Selatan. Sejumlah sekolah di wilayah ini harus membeli air untuk mengisi tandon. Sumur bor tak bisa diandalkan karena tidak ada sumber air tanah yang terdeteksi. Jalan satu-satunya adalah menampung hujan, atau merogoh kocek tambahan untuk membeli air bersih, terutama saat kemarau tiba.
“Kalau hujan, kami bisa menampung. Tapi saat kemarau, kami harus membeli air untuk kebutuhan sekolah,” tutur salah satu kepala sekolah ketika ditemui wartawan. Menurutnya, solusi paling realistis hanyalah bila PDAM masuk ke wilayah ini.
Padahal, sekolah adalah tempat yang sarat aktivitas, pusat pendidikan generasi penerus bangsa. Bayangkan, bagaimana sebuah sekolah dapat menjalankan kegiatan belajar dengan baik jika kebutuhan dasar seperti air saja masih menjadi barang langka?
Seorang wali murid yang anaknya tinggal di asrama sekolah juga mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini.
“Saya baru tahu kalau air di sekolah ternyata harus beli dan ditampung di tedmon. Sangat miris rasanya, apalagi anak saya tinggal di asrama. Aktivitas mereka banyak, keperluan air juga tidak sedikit. Kasihan pihak sekolah yang harus menanggung biaya tambahan hanya untuk air bersih,” ujarnya dengan nada kecewa.
Permasalahan ini juga diakui oleh anggota DPRD Lahat dari Dapil 4, Nopran Marjani. Ia menegaskan bahwa air bersih kini menjadi permasalahan utama di Kabupaten Lahat.
“Pemerintah daerah mestinya menyentuh hal yang paling mendasar. Apa artinya pembangunan megah kalau rakyat masih kesulitan mendapatkan air bersih?” ujarnya. Kamis (04/09).
Nopran menyebut, aspirasi soal air bersih, termasuk untuk sekolah-sekolah di Lahat Selatan, sudah sering disampaikan ke pihaknya. Bahkan dirinya pribadi kerap mengangkat isu ini di forum resmi bersama Pemkab Lahat. Namun, hingga kini, belum ada respon nyata.
Dengan nada sedikit geram, ia menyinggung tentang keberhasilan Pemkab Lahat dalam menekan anggaran sebesar Rp 430 miliar. Menurutnya, jika benar efisiensi itu nyata, seharusnya sebagian kecil saja bisa dialokasikan untuk mengatasi krisis air bersih.
“Untuk menyehatkan PDAM Lahat hanya butuh Rp 40 miliar. Bahkan untuk pembangunan intek khusus Kecamatan Lahat Selatan hanya Rp 25 miliar. Itu jauh lebih kecil dibanding angka efisiensi yang digembar-gemborkan,” ujarnya.
Kini, pertanyaan pun menyeruak. Bagaimana sebenarnya dana efisiensi sebesar Rp 430 miliar itu digunakan? Apakah sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan rakyat, atau baru akan masuk dalam rancangan APBD tahun 2026?
Jika demikian, maka publik masih harus menunggu. Sementara itu, warga desa, sekolah, bahkan pusat pendidikan generasi muda, harus terus berjibaku dengan tedmon kosong, sumur kering, dan air hujan yang hanya musiman.
Pembangunan yang digadang-gadang berbasis ketahanan pangan, infrastruktur, dan sektor lain memang penting. Tetapi, bagaimana mungkin bicara ketahanan pangan tanpa memastikan air bersih sebagai fondasi utama kehidupan?
Efisiensi anggaran sebesar Rp 430 miliar mungkin terdengar mengagumkan di atas panggung politik. Namun di lorong-lorong sekolah, di halaman rumah warga, hingga di pipa-pipa PDAM yang belum mengalir, ada cerita lain: tentang anak-anak yang menunggu air bersih, tentang guru yang cemas mencari suplai air, dan tentang masyarakat yang bertanya kapan janji pembangunan menyentuh kebutuhan paling dasar mereka.
Kini, persoalan air bersih di Kabupaten Lahat masih menggantung jawabannya di langit pemerintahan. Pertanyaannya sederhana: kapan air bisa benar-benar mengalir sampai ke rumah rakyat?
