LAHAT — Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kabupaten Lahat menggelar aksi damai di Kantor Bupati Lahat, Kamis (20/8/2026). Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus bentuk kepedulian kalangan pelajar dan mahasiswa terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Dalam aksinya, SAPMA PP menyoroti sejumlah pos anggaran pada empat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pertanian.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Syaikh M. Amirullah, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat kepada instansi-instansi tersebut untuk meminta penjelasan terkait sejumlah angka dalam anggaran belanja yang dinilai janggal dan perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Menurutnya, terdapat sejumlah pos belanja dengan nilai yang dinilai fantastis, salah satunya belanja pelumas yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, SAPMA PP juga mempertanyakan sejumlah angka lainnya dalam dokumen anggaran yang menurut mereka perlu dijelaskan secara lebih rinci agar tidak menimbulkan persepsi di tengah masyarakat.
“Surat sudah kami sampaikan kepada dinas-dinas terkait. Namun, sejauh ini hanya Satpol PP yang memberikan balasan. Itu pun belum disertai penjabaran secara rinci mengenai penggunaan anggaran yang kami pertanyakan,” ujar Amirullah dalam orasinya.
SAPMA PP, lanjutnya, tidak bermaksud menghakimi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan ruang keterbukaan agar setiap pertanyaan mengenai penggunaan anggaran dapat dijawab berdasarkan data dan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aksi damai tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lahat, H. Izromaita. Dalam kesempatan itu, Sekda didampingi para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari instansi yang menjadi sorotan massa aksi, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat.
Dengan sikap terbuka, H. Izromaita menerima aspirasi yang disampaikan SAPMA PP. Ia kemudian meminta Inspektorat Kabupaten Lahat melakukan verifikasi ulang terhadap aduan dan sejumlah hal yang dipertanyakan massa aksi.
“Silakan Inspektorat memverifikasi kembali apa yang menjadi aduan dari teman-teman SAPMA PP,” ujar Izromaita.
Ia juga meminta OPD yang menjadi bagian dari persoalan tersebut segera berkoordinasi dengan SAPMA PP untuk menggelar pertemuan. Pertemuan itu diharapkan menjadi forum klarifikasi sekaligus membuka secara terang bukti-bukti pengeluaran anggaran yang dipersoalkan.
Menurut Izromaita, penyelesaian persoalan semacam ini akan lebih baik dilakukan melalui komunikasi dan pemeriksaan berdasarkan dokumen, sehingga setiap pertanyaan dapat dijawab secara objektif dan tidak berhenti pada dugaan maupun persepsi.
Sementara itu, salah seorang peserta aksi, Ferli, menekankan pentingnya transparansi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka.
Ia menilai keterbukaan informasi pada era digital semestinya bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Menurutnya, masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi, sehingga pemerintah juga dituntut untuk membangun pola komunikasi publik yang transparan dan mudah diakses.
“Di era sekarang, transparansi sebenarnya sangat mudah dilakukan melalui dunia digital. Tinggal bagaimana pemerintah membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat untuk diketahui,” kata Ferli.
Aksi SAPMA PP tersebut berlangsung secara damai. Aspirasi massa kemudian diterima pemerintah daerah dengan komitmen untuk melakukan verifikasi serta membuka ruang dialog bersama OPD terkait.
Bagi SAPMA PP, langkah tersebut diharapkan menjadi awal dari proses klarifikasi yang lebih terbuka, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memiliki dasar penggunaan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya kembali bermuara pada kepentingan masyarakat Kabupaten Lahat.
