Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, menegaskan komitmen kuat pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar berjalan tepat sasaran, transparan, serta bebas dari praktik pungutan liar.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Bursah menilai program BSPS yang diinisiasi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dan progresif dalam menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program ini mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Pemerintah daerah siap mengawal implementasinya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah desa, pelaku usaha, hingga masyarakat penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah kesalahan distribusi maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Lebih jauh, Bursah menggarisbawahi bahwa BSPS tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlibatan pelaku usaha lokal—seperti tenaga tukang, penyedia bahan bangunan, hingga pelaku UMKM—diproyeksikan menciptakan efek berganda yang signifikan.
“Program ini akan menggerakkan roda ekonomi lokal. Penyerapan tenaga kerja meningkat, usaha kecil tumbuh, dan masyarakat memperoleh manfaat langsung. Ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Bursah juga mengingatkan pentingnya integritas seluruh pihak dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar maupun biaya tambahan yang membebani masyarakat penerima bantuan.
“Tidak boleh ada ruang bagi penyimpangan. Program ini harus dijalankan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Kepala daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap program bedah rumah ini mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif warga.
Dengan komitmen tersebut, Apkasi optimistis pelaksanaan BSPS dapat berjalan efektif serta menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan di daerah.
