Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menegaskan komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026) pagi.
Apel tersebut ditandai dengan pemeriksaan lapangan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, serta simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa apel kali ini berbeda dari sebelumnya karena adanya reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla tahun 2026. Ia berharap langkah ini mampu memperkuat keterpaduan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mitigasi pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, hingga pemulihan pascakebakaran.
Menko juga menegaskan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.
Ia menambahkan, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian serius karena memiliki tingkat kerawanan tinggi, dipengaruhi oleh karakter lahan gambut, area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla secara nasional pada 2024 mencapai sekitar 376.805 hektare dan pada 2025 sekitar 359.619 hektare. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Selatan, luas karhutla pada 2024 tercatat sekitar 15.422 hektare dan menurun menjadi 5.939 hektare pada 2025. Untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.
“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh pihak mencermati faktor cuaca dan iklim. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, awal musim kemarau diperkirakan terjadi pada Mei.
Berdasarkan pemetaan BPBD Sumsel, terdapat 12 kabupaten/kota yang rawan karhutla pada 2026. Wilayah tersebut harus menjadi prioritas pengawasan, patroli pencegahan, serta penyiapan sumber daya karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, area perkebunan, dan riwayat kebakaran berulang.
“Dengan mencermati hal itu, saya minta kepada Gubernur Sumatera Selatan, para Forkopimda, bupati dan wali kota, serta seluruh jajaran agar menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang dan selama musim kemarau 2026,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah, termasuk memastikan posko siaga berjalan optimal, personel dan peralatan siap, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka, serta sistem komando lapangan berfungsi efektif.
Selain itu, ia meminta agar data dan informasi terintegrasi dalam satu sistem yang cepat dan akurat. Setiap titik panas harus segera diverifikasi, dan setiap kejadian harus segera dilaporkan serta ditangani tanpa ego sektoral.
Menko juga menegaskan peran dunia usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan agar memenuhi seluruh kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kerja masing-masing.
“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber persoalan,” tegasnya.
Dalam sambutannya, ia juga menyebut Sumatera Selatan harus diposisikan sebagai salah satu barometer pengendalian karhutla di kawasan Sumatera bagian selatan. Hal ini mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi juga berpengaruh pada kesehatan masyarakat, transportasi, kegiatan ekonomi, kualitas udara, serta citra daerah dan negara.
“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan Sumatera Selatan siap menghadapi musim kemarau 2026 dengan kesiapsiagaan penuh. Kita harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Menteri Lingkungan Hidup RI Drs. Moh. Jumhur Hidayat, M.Si., Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Wakil Menteri Perhubungan Drs. Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, serta Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan awal penanggulangan bencana karhutla sebesar Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam karhutla, mesin pompa pemadam, alat pelindung diri personel, dan perlengkapan lainnya. Apel ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi.
