FKHN Audiensi ke Fraksi Gerindra, Sri Meliyana: Kami Akan Turut Perjuangkan Nasib Nakes

wartabianglala.com – Anggota Komisi IX DPR-RI, Ir. Sri Meliyana bersama anggota Fraksi Partai Gerindra lainnya menerima kedatangan tamu dari Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) di Ruang Rapat Kantor Fraksi Partai Gerindra, Lantai 17 Gedung Nusantara 1, Jakarta. Kamis (14/04/2022).

Kedatangan FKHN untuk beraudiensi dengan para wakil rakyat Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra sebagai bentuk upaya memperjuangkan status kepegawaian Hononer Nakes menjadi ASN atau P3K. Hal ini dipicu dengan PP nomor 49 tahun 2018 terkait tidak adanya honorer di Faskes pada tahun 2023 mendatang.

Saat dikonfirmasi, Sri Meliyana selaku bagian dari Komisi IX DPR-RI mengatakan bahwa dalam kurun waktu terakhir, komisi IX banyak didatangi banyak forum untuk membahas hal tersebut.

“Belakangan ini honorer dari Nakes mulai bergerak tentang nasib mereka terkait PP nomor 49 tahun 2018, bahwasanya di tahun 2023 tidak ada lagi honorer adanya ASN dan P3K. Padahal Honorer Nakes lebih gawat dari guru, kalau guru honorer ada surat menyurat, tapi kalau Nakes bahkan ada yang TKS. Nah, kalau TKS tidak ada catatan bahwa mereka pegawai. Padahal Nakes merupakan garda terdepan di pelayanan kesehatan, termasuk di masa pandemi Covid-19,” ujar Sri Meliyana.

Sri Meliyana juga menegaskan, akan memberikan dukungan terhadap perjuangan FKHN dan akan turut membersamai perjuangan mereka. Ia meminta pemerintah jangan tutup mata menyikapi situasi ini.

“Lihatlah di Puskesmas yang pekerjanya didominasi honorer atau hanya dihuni 2 sampai 3 tenaga PNS. Jadi kami mendesak Kementerian Kesehatan harus punya data akurat tentang tenaga honorer sebagaimana Kementerian Pendidikan yang punya Dapodik. Sekarang Kemenkes baru ingin mulai. Kami memberikan support agar Kemenkes jika perlu memberikan afirmasi kepada Nakes. Kami sudah melakukan rapat gabungan dengan Kemenkes, Kemendagri, KemenPAN-RB. Juga melakukan audiensi dengan beberapa organisasi profesi membahas masalah Honorer Nakes. Jika pemerintah ingin memberlakukan PP tadi maka harus siap dengan skenario untuk kejelasan status Nakes,” tegasnya.

(Red)

Pos terkait