Muara Enim -Adanya pemberitaan terkait ungkap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemaanfaatan Hutan ramuan desa dari pihak polres Muara Enim melalui Conference Pers pada selasa kemarin tanggal 29 November 2022 yang sudah beredar di beberapa media, akhirnya ditepis kuasa hukum dari tersangka inisial D yang merupakan Ketua Tim 11 Desa Darmo Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim.
Diketahui, pemberitaan ungkap Kasus yang menjerat Ketua Tim 11, Ketua BPD dan Oknum PLH Kades Desa Darmo yang disampaikan Polres muara Enim kemarin dianggap sangat merugikan pihak klaen dari Sujoko Bagus dan Fatner.
“kami menyayangkan pernyataan yang disampaikan kapolres muara enim melalui Conference Pers kemarin, dimana menyebutkan bahwa rek dari Pihak Prusahaan MME menaransfer ke rek dedi menurut pihak polres itu adalah kesalahan.
kami menerangkan bahwa penerapan pasalnya salah, pertama yang harus dipahami dan juga dari pihak kepolisian, pada pernyataan pihak polres kemarin kami ingin meluruskan bahwa itu bukan disita melalui pak dedi langsung tapi berdasarkan informasi yang kami terima itu disita dari Oknum Kades, uang sebagai barang bukti tersebut, “Jelas Sujoko Bagus yang merupakan ketua LBH Rimau Kabupaten Lahat, didampingi herman sh, robi, sh dan Alqomar sh dan keluarga dari dedi.
ketika ditanya terkait berapa banyak masyarakat yang sudah menerima pembagian, Sujoko menjawab bahwa uang hasil kesepakatan hasil pinjam pakai tanah adat dari tim 11 dengan pihak PT MME sudah dibagikan kepada 1300 warga desa tersebut.
“kita lengkap, data kebetulan bisa kita cek semua itu transparan bahwa klaen kami pak dedi selama melaksanakan tugas wewenang diberi tanggung jawab, beliau menjalankan dengan amanah , dan semua lengkap tercatat semua dengan jelas tidak ada ditutup tutupi.
Disini kami menjelaskan terkait mana yang nama nya lahan adat dan mana lahan desa, tentunya itu berbeda dan itu yang harus dipahami, karna kalau lahan desa itu desa dan lahan adat itu punya adat, kalau adat itu jelas karna dulu sebelum indonesia merdeka ini adat dahulu yang muncul dan baru di ikutin indonesia merdeka, seharus nya lebih mementingkan adat, kenapa nenek moyang kita dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan ini bukan sembarangan, lebih bagus mereka harus dijaga, dilindungi juga sampai ke anak cucu, nah terkait dengan pristiwa ini jelas bahwa menurut kami penerapan pasal yang salah dan sebenarnya bukan masuk kerana ini maksud nya bukan rana tindak korupsi karna kenapa, ini tanahnya adat ,dan Desa tersebut mengakui ini tanah adat, kami sangat menyayangkan saja hal ini bisa terjadi.
kami berharap pak dedi harus kuat dan sabar, Kebenaran harus ditegakkan karna beliau ini berjuang bukan untuk nya sendiri, tapi memperjuangkan untuk masyarakat banyak, masyarakat adat terutama juga dan orang orang didesa sudah mendukung semua, jelasnya kedepan kami akan kawal ini. sampai tuntas, yang jelas perjuangan tidak hanya sampai disini.
Saya bahwa yang sampaikan bahwa pihak polres terkait ungkap kasus itu sangat keliru, penerepan pasal juga sangat keliru, maka nya kami akan buktikan kami kawal ini sampai selesai walaupun melalui persidangan
yang jelas kami kuasa hukum sudah ada langkah lain sebagai praktisi hukum nya nanti kita sama sama lihat seperti apa perjalanan hukum ini, “Ujar Sujoko.
Ditempat yang sama, Alqomar SH kembali menjelaskan, dari lahan adat dibentukla tim 11, dedi adalah ketua dari tim 11 diluar struktur dari pemerintahan Desa
“inti nya kerjasama antara tim 11 dengan pt MME terhadap lahan seluas 15,12haktar, MME pinjam pakai selama 15 tahun kopensasi namun bukan jual beli, yang jumlahnya sebesar RP. 16.550.000.000
terhadap kesepakatan masyarakat kurang lebih 1300 KK yang sudah dibagikan uang tersebut, sisa nya 1 milyar lebih yang disita oleh pihak polres itu, rencana akan dibangunkan kantor desa Darmo, artinya uang yang disampaikan melalui rekening masing masing masyarakat, rencana dari pihak kepolisian minta dikembalikan, seharus itukan mana aturan nya karna itu untuk masyarakat kembali kemasyarakat, penerapan hukumnya itu salah menurut kami penegak hukum selaku Advokat, “Beber Pria yang akrap di panggil komeng.
Jadi, lanjut Komeng, “Secara kacamata hukum itu sudah cacat formil pihak polres muara enim disana, artinya tidak ada tindak pidana korupsi disini karna dari kesepakatan prusahaan PT MME kepada tim 11 diluar struktur pemerintahan Desa arti nya diduga perkara ini dipaksakan naik, ada apa dengan pihak polres muara enim, apakah ada udang dibalik bakwan, ada apa dengan pak dedi pak sekdes dan bpd di Zolimi seperti ini, “Kata Komeng Penasaran.
“Memang rekening tersebut kepada ketua tim 11 yaitu pak dedi Qq Cq untuk dibagikan ke masyarakat di Desa Darmo artinya bukan diperuntuk kepentingan pak Dedi artinya tidak memperkaya diri, tidak, disini salah, dipaksakan ini, benar yang disampaikan Sujoko bagus, kami akan tetap kawal sampai kepengadilan, hak seseorang sudah di zolimi ini.
karna berdasarkan keterangan dari pak dedi (Tersangka, red) uang itu sudah diserahkan ke Kades sekarang, di tahun 2020 tanda terima nya ada yang, 2020 diserahkan pak dedi ke pak kades sebesar 1 milyar lebih, sudah disita oleh pihak Polres Muara Enim dan pihak polres menceritakan itu disita atau diambil dari pak dedi itu salah yang benar itu disita dari oknum Pak Kades yang sekarang dan diduga uang yang di amankan dari Kades tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan Dedi ke Kades waktu tahun 2020, namun pihak kuasa hukum akan mendalaminya lagi.
Kuasa Hukum kembali menjelaskan bahwa uang yang dibagikan bukan kehendak ataupun inisitif Dedi selaku ketua tim 11 namun itu kendak dari Masyarakat berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Mufakat masyarakat dan uang itu langsung di transfer lewat rekening langsung dari bank ke masing masing masyarakat agar tepat sasaran dan tidak ada indikasi pemotongan dan saat pembagian itu dikawal pihak aparat baik babinza dan bhabinkamtibnas, artinya pak dedi bukan memperkaya sendiri dan itu murni penzoliman terhadap Klaen kami”, tegas Komeng.
Selain itu ditambahkan Fatner hukum dari Sujoko bagus, mengatakan, “hari ini juga kami dari Kuasa hukum , bahwa khusus untuk pak dedi, kami sudah mengajukan permohonan peralihan tahanan menjadi tahanan rumah dan juga tadi ada kordinasi sama pak ari selaku Kejari Muara Enim bahwa pak dedi yang diketahui ketua Adat Darmo akan dilimpahkan ke Pakjo dan akan disidangkan di pengadilan kelas 1 a palembang, kami akan tetap kawal formil ataupun materil karna kezoliman ini akan kami kawal.
Inti nya apa yang kami perjuangkan terhadap klaen kami salah satu nya Berdasarkan Keputusan MK no 2012 menyebutkan tanah adat bukan milik negara dan itu perlu digaris bawahi, jadi dasar hukum kita jelas dan mohon putusan MK bersipat final dan mengikat ini perlu untuk dipatuhi, “Ungkap nya.
(An/Ali).
