Lahat, wartabianglala.com – Puluhan Massa yang tergabung dalam FMGK Forum Masyarakat Gunung Kerto (FMGK) dengan dibersamai Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Kedatangan massa sekitar pukul 09.45 WIB, Selasa (26/10/2020) dengan menggunakan sebuah pick up dan sepeda motor.
Dalam aksi ini, FMGK dan Gemapela mempertanyakan jadwal ekspose proses investigasi dan atau audit oleh Inspektorat Lahat terkait dugaan kasus penyimpangan Dana Desa (DD) dan pemalsuan dokumen Berita Acara APB-Des yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Gunung Kerto.
Dikawal ketat aparat Kepolisian Resor Lahat, massa membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan bernada protes. Kemudian massa langsung membentuk barisan yang dilanjutkan dengan orasi di depan pintu utama Kantor Kejari Lahat.
Sayangnya, dengan alasan menjaga protokoler kesehatan, para pendemo hanya diperbolehkan orasi di luar pagar, sehingga lalu lintas sedikit mengalami kemacetan selama orasi berlangsung.
Orator aksi, Sundan Wijaya Bahari meminta kepada para peserta demo untuk tetap berlaku sopan dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik.
“Kita datang ke kantor Kejaksaan ini ingin menyampaikan aspirasi kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh anarkis. Kepada bapak-bapak yang ada di Kejaksaan Negeri Lahat, supaya dapat menerima kedatangan kami ini dan minta keadilan,” ujar Sundan dalam orasinya.
Selanjutnya, Iskandar Dinata selaku koordinator aksi juga meminta supaya pihak Kejari Lahat segera menindaklanjuti hasil audit tim APIP tentang adanya dugaan penyimpangan dana Desa Gunung Kerto yang hasilnya sudah dikeluarkan inspektorat Lahat. Karenanya, massa minta kejelasan pada pihak Kejari Lahat, supaya bersegera melakukan ekspose.
“Kami hadir dari sebagian besar pemuda Gunung Karto. Besok adalah hari Sumpah Pemuda, jadi semangat kami tetap tinggi untuk menuntut keadilan. Kami masyarakat Gunung Karto sudah terlalu sering dan banyak dibodohi oleh Kades kami. Maka dari itu, kami harap Kejari Lahat segera disampaikan hasil pemeriksaan tim Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) pada kami,” pintanya.
Kemudian, Lidia Cempaka salah satu perwakilan masyarakat perempuan Desa Gunung Karto juga menyampaikan, pihaknya sudah beberapa kali datang ke inspektorat. Inspektorat sudah mengatakan bahwa hasil audit telah diserahkan ke Kejari Lahat.
“Percepat ekspose dan transparansi harus ditegakkan. Jika kami tidak dapat keadilan di Kejari Lahat ini, maka kami akan minta keadilan ke tempat keadilan yang lebih tinggi. Kami siap berangkat ke Kejati,” tegasnya.
Di tengah aksi, pihak Kejari Lahat mempersilakan perwakilan aksi untuk melakukan mediasi di ruang kerja Kajari.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari Lahat Fitra, S.H mengakui jika laporan kasus korupsi Dana Desa serta pemalsuan surat yang didugakan massa kepada Kades Gunung Karto sedang ditindaklanjuti. Menurut dia, pihaknya sudah meminta agar tim APIP menyerahkan hasil auditnya.
“Kami akan berusaha secepat mungkin menangani kasus ini, makanya kami harap masyarakat untuk bersabar. Karena banyak sekali laporan yang masuk, dan semuanya harus ditangani. Tapi kami bisa memastikan dalam waktu dekat akan ada ekspose terkait Desa Gunung Kerto dan akan kami sampaikan secara transparan,” ungkapnya.
Aan Kuncay
Editor : Redaksi
