MUARA ENIM – Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., menghadiri Rapat Paripurna ke-II dari Rapat Paripurna ke-XII Masa Sidang ke-III DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026. Rapat tersebut beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Kehadiran Plt. Bupati Sumarni dalam forum legislatif ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam membangun sinergi dengan DPRD. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rabu (5/8).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Raperda yang mencerminkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Muara Enim.
Melalui penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi, berbagai masukan, saran, serta tanggapan terhadap Raperda disampaikan. Hal ini menjadi bahan penting untuk penyempurnaan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Plt. Bupati Sumarni menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah selama Tahun Anggaran 2025.
“Melalui pembahasan yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif, kami berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas. Kebijakan ini diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim,” ujar Plt. Bupati Sumarni.
Di akhir, Plt. Bupati Sumarni juga menyampaikan harapan agar semangat kolaborasi dan sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan DPRD dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta Kabupaten Muara Enim yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
(Ali/Pon).
