Jakarta — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Betung–Tempino–Jambi di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (5/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Cik Ujang menegaskan bahwa Sumsel tidak boleh tertinggal dari Pulau Jawa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Menurutnya, konektivitas darat yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Provinsi Sumsel jangan sampai tertinggal pembangunannya dengan Pulau Jawa, terutama dalam pembangunan jalan tol yang bisa diakses dari berbagai wilayah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pembangunan ruas tol Betung–Tempino belum rampung akibat kendala pembebasan lahan. Padahal, masyarakat sangat berharap ruas tersebut dapat segera beroperasi secara optimal, terutama saat musim mudik Lebaran.
“Ruas ini sebenarnya sudah bisa dilalui, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menyulitkan pengguna jalan,” ujarnya.
Cik Ujang menargetkan dalam waktu tiga hingga enam bulan ke depan, ruas tol tersebut sudah dapat difungsikan secara maksimal dengan dukungan seluruh pihak terkait.
“Saya berharap sekitar bulan November pembangunan ruas tol ini dapat diselesaikan,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang menjadi hambatan utama, yakni pembebasan lahan. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara tepat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
“Permasalahan pembebasan lahan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah dan berlarut-larut,” tegasnya.
Cik Ujang turut membandingkan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa yang dinilai lebih cepat, meskipun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sementara di Sumatera, dengan jarak antardesa yang relatif jauh, pembangunan justru berjalan lebih lambat.
“Ruas tol Betung–Tempino ini sudah lama dinantikan masyarakat untuk segera selesai,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah ruas tol lain yang telah rampung, seperti Jambi–Riau dan Jambi–Padang. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh, khususnya dalam percepatan pembebasan lahan.
Tak hanya itu, Cik Ujang juga menyoroti rencana pembangunan ruas tol Prabumulih–Muara Enim–Lahat–Lubuklinggau–Bengkulu. Ia mendorong agar proses pembebasan lahan untuk ruas tersebut dapat segera dimulai, meskipun pembangunan fisiknya belum berjalan.
“Kalaupun pembangunannya belum dimulai, setidaknya pembebasan lahannya sudah dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain pembebasan lahan, kendala lain yang perlu segera diselesaikan adalah persoalan Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikat hak milik. Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut sangat penting agar proyek strategis nasional ini tidak terus mengalami keterlambatan.
