Bukber: Semangat Konsolidasi Tanpa Transaksional

Oleh Hefra Lahaldi

Apakah buka puasa bersama (bukber) dikenal pada zaman Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam? Secara spesifik, tidak ada ayat Al-Qur’an maupun hadits yang secara langsung menjelaskan praktik tersebut. Namun, merujuk pada anjuran untuk makan bersama, bahkan dianggap sebagai sunnah, tradisi ini kemudian menjadi salah satu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

“Tidak ada buka puasa yang tidak berbarengan,” ujar Aan Jasudra. Hal ini merujuk pada hadits Nabi yang menganjurkan untuk segera berbuka, walau hanya dengan sebiji kurma. Aan juga mengingatkan bahwa saudara-saudara kita di Palestina sering kali hanya berbuka dengan doa yang lazim kita baca di Indonesia: “Allahumma laka shumtu wa bika aamantu…”. Bahkan untuk mendapatkan segelas air bersih pun mereka mengalami kesulitan.

Bagi masyarakat Indonesia, buka puasa bersama memiliki banyak makna. Ia menjadi sarana mempererat rasa kekeluargaan, memperkuat solidaritas sosial, bahkan sering kali menjadi momentum untuk mencairkan ketegangan dalam suhu politik.

Pada masa Orde Lama, tradisi buka puasa bersama belum terlalu membudaya. Untuk mempererat hubungan sosial dan politik, pemerintah saat itu lebih menggunakan instrumen halal bi halal setelah Hari Raya Idul Fitri.

Namun, dalam praktiknya, salah satu hal yang sering menjadi perhatian dalam agenda buka puasa bersama adalah: apa menunya? bagaimana hidangannya,? dan siapa yang menentukannya.? Bahkan, tidak jarang undangan memiliki ruang “transaksi” tertentu dalam menentukan menu atau hidangan berbuka (sesuai daftar menu)

Padahal, idealnya menu yang sama dinikmati oleh semua peserta bukber. Sebab, buka puasa bersama adalah budaya sosial yang lahir dari semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam hak serta kewajiban. Dalam konteks demokrasi, menu buka puasa bersama bisa dimaknai sebagai simbol demokrasi yang ditarnsformasikan sebagai rasa keadilan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Buka puasa bersama tidak semestinya menjadi ajang transaksi politik yang mengabaikan adu argumen dan debat gagasan. Semua orang diundang untuk berbuka bersama, terlepas dari perbedaan pilihan politik—bahkan sebagian mungkin dalam kontestasi politik tidak ikut “berpuasa”

Lebih dari sekadar ritual makan bersama, bukber seharusnya menjadi ruang untuk memproyeksikan cita-cita masyarakat ke depan, sebuah konsolidasi dalam satu peta “imajinatif”  pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Misalnya melalui visi seperti “menata kota, membangun desa”, yang dimulai dengan “menata”hubungan antarmanusia yang hadir dalam agenda acara tersebut.

Publik tentu menunggu output politik dari acara semacam ini. Apakah kepemimpinan yang ada mampu menunjukkan karakter leadership, atau justru sekadar beroperasi dalam pola dealership, yang lebih menekankan pada transaksi kepentingan.
Pertanyaannya: apakah kita hanya menata menu berbuka, atau benar-benar menata manusia sesuai semangat cita-cita  Ramadhan?

Kita tidak ingin politik ke depan hanya ditampilkan dalam bentuk “talkshow” buka puasa, bincang-bincang santai, atau sekadar memamerkan statistik pembangunan yang bersifat transaksional antar-pemangku proyek. Developmentalisme pemerintah dalam pembangunan fisik mesti dibarengi dengan pembangunan manusia.

Buka puasa bersama seharusnya menjadi kanal bagi kaum intelektual untuk meregister ide, gagasan, dan kemajuan pemikiran, sebagai koin awal pembangunan manusia, di samping pembangunan fisik seperti irigasi yang diharapkan mampu bertahan hingga seratus tahun.

Pembangunan fisik daerah harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia yang mampu berpikir jauh ke depan atau bahkan hingga satu abad mendatang.

Bagi kekuasaan yang memiliki konsep leadership, momentum buka puasa bersama dengan Ormas, OKP, wartawan, dan berbagai elemen masyarakat adalah cara untuk mengajak kelas menengah, kaum profesional, dan akademisi terlibat dalam mewujudkan visi pemerintah. Dengan demikian, visi tersebut tidak berhenti sebagai “sloganistik” belaka, tetapi menjadi kanal implikasi nyata dari setiap kebijakan pemerintah yang dapat dirasakan oleh  masyarakat.

Sekali lagi, output dari buka puasa bersama bagi para tamu undangan bukan sekadar “pro-fit”  bagi organisasi, lembaga, atau komunitas, melainkan sebagai sebuah “pro-growth” bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat.

Lahat, 10 Maret 2025

Pos terkait