Jakarta – Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (PGNR), Oktaria Saputra, angkat suara soal kisruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang digadang-gadang bisa menjadi solusi masalah gizi anak ternyata justru dipenuhi persoalan: mulai dari kasus keracunan makanan, menu yang jauh dari standar gizi, hingga dugaan dijadikan proyek politik oleh oknum tertentu.
“Program ini niatnya bagus, tapi pelaksanaannya buruk. Bayangkan, sampai September 2025 tercatat lebih dari 5.000 dugaan kasus keracunan, dengan 17 kasus sudah dikonfirmasi BPOM. Anak-anak kita seharusnya mendapat makanan sehat, bukan justru sakit setelah makan dari program pemerintah,” tegas Oktaria, Kamis (25/09/2025).
Bukan hanya soal keamanan pangan, laporan CISDI juga menunjukkan kualitas gizi program ini sangat rendah. Hanya 17 persen menu yang memenuhi standar gizi, sedangkan hampir separuhnya malah berupa makanan ultra-proses. “Dengan anggaran Rp71 triliun tahun ini, fakta ini sungguh memalukan. Seolah yang penting ada makanan, tanpa peduli nilai gizinya,” tambahnya.
Oktaria juga mengingatkan potensi program ini dimanfaatkan sebagai proyek politik. DPR sendiri menyoroti risiko MBG hanya jadi ajang “proyek distribusi massal”. Terlebih ada usulan tambahan anggaran hingga Rp118 triliun untuk 2026. “Kalau sistemnya tidak dibenahi, uang rakyat hanya habis percuma untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.
Ia kemudian mendorong pemerintah dan Badan Gizi Nasional untuk melakukan langkah cepat:
1. Menggelar audit total sejak hulu ke hilir.
2. Menetapkan standar gizi dan keamanan yang jelas.
3. Membuka transparansi anggaran dan pembayaran tenaga pelaksana.
4. Mengajak sekolah, orang tua, dan ahli gizi ikut mengawasi.
5. Mengukur dampak nyata pada penurunan stunting dan perbaikan gizi anak.
“Kalau tidak segera dibenahi, program ini hanya akan jadi beban. Anak-anak sakit, uang rakyat habis, sementara kepentingan politik segelintir orang diuntungkan. Kita tidak boleh diam,” tutup Oktaria.
(Al/Poniman).
