Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, menegaskan desakan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pernyataan Menteri Keuangan soal tuntutan “17+8” yang menyebut aspirasi rakyat sebagai “sebagian kecil” dan menyarankan protes akan mereda jika ekonomi tumbuh 6–7% dianggap tidak peka dan meremehkan kondisi rakyat.
“Oleh karena itu, Presiden harus segera bertindak. Menteri Keuangan seharusnya peka terhadap kondisi rakyat, bukan cuma bicara angka-angka atau teori,” tegas Oktaria Saputra. Selasa (09/09/2025).
Tuntutan “17+8” muncul karena rakyat merasa ada banyak masalah serius, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan ketidakadilan sosial. Menganggap tuntutan itu suara minoritas tanpa melihat konteksnya adalah mengabaikan hak rakyat untuk bersuara.
Oktaria menambahkan, Menteri Keuangan adalah posisi penting yang langsung memengaruhi kesejahteraan rakyat. Jika seorang menteri tidak peka terhadap aspirasi masyarakat, kepercayaan rakyat pada pemerintah bisa rusak.
“Presiden harus tegas. Menteri yang tidak mengerti atau meremehkan rakyat seharusnya diganti. Suara rakyat harus dihargai dan menjadi prioritas,” tegas Oktaria Saputra.
Rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo. Tindakan tegas ini akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat di atas semua kepentingan politik atau birokrasi.
(Rls)
