wartabianglala.com, Lahat – Sebuah potongan video yang memperlihatkan pernyataan Wakil Bupati Lahat, Hj. Widia Ningsih, S.H., tengah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan aparatur sipil negara. Dalam video yang diduga diambil saat kegiatan Pengukuhan dan Penyerahan Surat Keputusan Bupati Lahat tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun Anggaran 2024 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/05/2025), Widia menyebut adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu instansi pemerintahan.
Pernyataan yang disampaikan di hadapan para CPNS itu menyebut adanya kasus “dimintai uang dan emas”, tanpa menjelaskan secara rinci instansi atau oknum yang dimaksud. Hal ini memicu reaksi publik yang mempertanyakan konteks pernyataan tersebut, terutama karena disampaikan dalam forum resmi pemerintahan.
Menanggapi isu yang berkembang, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Dr. Hasperi Susanto, S.Pd., M.M., yang disebut-sebut memimpin instansi terkait, memilih bersikap terbuka dan mengedepankan klarifikasi.
“Kami menghormati pernyataan Ibu Wakil Bupati dan akan menindaklanjuti informasi tersebut secara proporsional. Untuk memastikan kebenarannya, kami akan mengonfirmasi langsung kepada beliau agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya kepada awak media.
Hasperi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas lembaga dan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pungli, tentu akan kami tindak sesuai prosedur. Kami tidak akan mentolerir hal-hal yang mencederai kepercayaan publik,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Lahat Hj. Widia Ningsih, S.H. memberikan klarifikasinya. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan ditujukan kepada instansi secara keseluruhan, melainkan menanggapi adanya aduan dari beberapa guru mengenai oknum kepala sekolah yang meminta emas dan uang.
“Yang saya maksud bukan instansi, tapi oknum. Ada beberapa laporan dari guru-guru tentang oknum kepala sekolah yang minta emas dan uang. Jadi bukan lembaganya, tapi ada dugaan keterlibatan oknum di lingkup Dinas Pendidikan. Saat ini kami masih mendalami hal tersebut agar semuanya menjadi jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi dari Wabup Widia menjadi penyejuk di tengah riuhnya perbincangan publik. Masyarakat pun berharap agar permasalahan ini dapat ditindaklanjuti dengan serius dan transparan, demi menjaga marwah lembaga pemerintahan serta menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Lahat.
